Gempa Sulbar, KOPEL: Perlu Advokasi di Level Kebijakan

Relawan KOPEL saat memberikan bantuan untuk korban gempa Sulbar. KOPEL melihat perlu advokasi di level kebijakan untuk penanganan pengungsi. (foto: doc Kopel)
Relawan KOPEL saat memberikan bantuan untuk korban gempa Sulbar. KOPEL melihat perlu advokasi di level kebijakan untuk penanganan pengungsi. (foto: doc Kopel)

Sinjai.Info, Majene, — Distribusi bantuan untuk Balita dan Ibu hamil/menyusui yang dilakukan relawan KOPEL Indonesia masih terus dilakukan di daerah-daerah pengungsian. Pada Senin, 1 Februari 2021 mereka mendistribusikan bantuan di Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene.

“Mereka masih di tenda-tenda pengungsian, apalagi setelah gempa susulan yang dirasakan cukup kuat setelah gempa 6,2 magnitudo sebelumnya mengguncang Sulbar”, Kata Relawan KOPEL, Jayadi di tengah pengungsian.

Melihat kondisi pengungsi, khususnya kelompok rentan memang membutuhkan kebijakan ekstra dari pemerintah. Bukan hanya kondisi psikologi mereka di pengungsian, tapi juga keberlanjutan hidup ekonomi mereka pasca bencana.

Melalui rilisnya ke redaksi, Herman ketua Yayasan, KOPEL Indonesia akan tetap memperhatikan kondisi ini pasca bencana.

“Kita akan tetap melakukan advokasi pasca bencana, khususnya masa recovery. Kita akan bermain di level kebijakan bagaimana memenuhi hak-hak dasar mereka”, ungkapnya, Selasa (2/2/2021).

Ditanya soal teknisnya di lapangan, mengingat pemerintah daerah setempat saat ini masih akan berjibaku memperbaiki infrastruktur yang rusak, Herman menyebutkan menjadi kewajiban Pemda.

“Itu sudah menjadi kewajiban mereka, masyarakat sipil harus memastikan perbaikan fasilitas publik berjalan tanpa ada penyimpangan”, tegasnya.

Ia mengingatkan, semua membutuhkan anggaran daerah yang tidak sedikit. Kebijakan ini tambahnya, ketuk terakhir palunya di DPRD guna memastikan pemenuhan hak warga yang terdampak menjadi perhatian.

“Jangan sampai anggaran bencana dialokasikan begitu besar tapi tak dirasakan masyarakat karena alokasinya lebih banyak pada operasional daripada kebutuhan masyarakat terdampak”, tutupnya.

(ZAR)