Sinjai.Info, Sinjai Utara, — Anggota DPRD Sinjai, Muhammad Wahyu menerima aspirasi dari sejumlah tenaga honorer di Kabupaten Sinjai. Aspirasi berasal dari honorer anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pemkab Sinjai.
Para honorer tersebut ungkapnya, mengeluhkan rencana pemotongan honor mereka oleh pihak Badan Kepengelolaan Keuangan Aset Daerah.
” Ini ada sejumlah honorer yang menyampaikan aspirasinya ke kami. Mereka mengeluh karena honor mereka akan dipotong melalui refocusing anggaran tahun 2021,” kata Muhammad Wahyu, Kamis (11/3/2021) siang.
Diungkap bahwa para gaji mereka akan dipotong setiap bulannya pada tahun ini.
Pemotongan itu sebesar Rp150 ribu per orang dari total yang diterima para honorer Satpol PP dan Damkar Sinjai Rp 900 ribu per orang menjadi Rp 750 ribu.
Opsi pertama yang ditawarkan kepada Pemkab, yakni pemotongan Rp 150 ribu per bulan dan para honorer tetap menerima jadi bulan Januari-Desember tahun ini.
Dan Opsi kedua, yakni para honorer hanya dapat menerima gaji sampai bulan Oktober tanpa harus dipotong. Namun dua bulan terakhir para honorer tak lagi menerima gaji.
” Yaitu pada bulan November dan Desember pada tahun 2021,” kata politisi Partai Golkar Sinjai itu, kepada wartawan. Atas rencana pihak Keuangan Pemkab Sinjai, para honorer di kantor Satpol PP dan Damkar dinilai berat.
Muhammad Wahyu meminta pihak Pemkab Sinjai untuk segera mengoreksi rencana itu. ” Kami beri solusi ke Badan Keuangan Daerah, yakni memangkas anggaran lainnya seperti alat tulis dan anggaran lainnya. Jadi bukan mengambil gaji para honor,” katanya.
Agung: Bukan Gaji Honorer, Tapi Sukarela
Sementara itu Kepala Dinas Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Sinjai, Agung Budi Prayogo membenarkan adanya rencana refokusing anggaran untuk item gaji di kantornya.
Namun ia membantah yang akan dipotong adalah gaji tenaga honorer. “Bukan honorer, tapi tenaga sukarela. Kami refokusing karena itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang refokusing anggaran untuk covid-19,” jelasnya kepada Sinjai Info, Kamis (11/3/2021) malam.
Agung mengaku rencana refokusing ini sudah disampaikan ke beberapa perwakilan tenaga sukarela, yang dianggap senior dan dituakan. Saat itu ia menawarkan beberapa opsi.
“Opsi pertama gaji dipotong dan tetap gajian hingga bulan Desember. Opsi kedua, gaji diterima full tapi hanya sampai Oktober, dua bulan setelahnya akan kami usulkan diperubahan. Kemudian opsi ketiga kami rumahkan,” jelasnya.
Dari ketiga opsi tersebut, ungkap alumni STPDN ini, tenaga sukarela yang hadir saat penyampaian rencana refokusing menerima opsi kedua, yakni tetap menerima gaji full hingga bulan Oktober 2021.
“Kita bersyukur di Satpol-PP dan Damkar karena gaji tenaga sukarela, meski direfokusing, jumlahnya tetap tinggi. Coba lihat di OPD lain yang direfokusing, gaji tenaga sukarelanya tersisa, hanya 220 ribu per orang,” tandasnya. (ZAR)
