Sinjai.Info, Sinjai Utara,— Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan menjadi langkah awal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sinjai untuk mengantisipasi dan mencegah berbagai pelanggaran, khususnya politik uang.
Bawaslu pun telah menginstruksikan dengan tegas kepada semua pengawas dari tingkat kecamatan hingga Pengawas TPS (PTPS) untuk memperketat pengawasan selama masa tenang hingga masa pungut hitung suara.
Upaya ini dijelaskan Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai, Muhammad Arsal, Kamis (21/11/2024).
“Kami telah menginstruksikan dengan tegas kepada semua pengawas dari tingkat kecamatan hingga Pengawas TPS untuk memperketat pengawasan selama masa tenang hingga masa pungut hitung suara. Tentu dengan melakukan patroli pengawasan di wilayah rawan politik uang, khususnya pada malam hari di masa tenang hingga hari pencoblosan,” jelas Muhammad Arsal.
Lanjut Ketua Bawaslu, pihaknya telah melakukan identifikasi TPS rawan berdasarkan sejumlah indikator seperti tingkat partisipasi pemilih, riwayat pelanggaran pada pemilu sebelumnya, dan potensi kerawanan terhadap politik uang.
“Kami melibatkan pengawas tingkat kecamatan, Desa-Kelurahan hingga pengawas TPS untuk meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif, mengedukasi warga tentang dampak buruk politik uang serta mendorong peran aktif mereka dalam melaporkan dugaan pelanggaran,” terangnya.
Selain itu, Bawaslu terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI, untuk memastikan keamanan selama proses Pilkada berlangsung. Tim patroli pengawasan akan diterjunkan pada masa tenang hingga hari pemungutan suara untuk memantau dan menangani potensi pelanggaran.
“Politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi. Kami telah melakukan sosialisasi terkait politik uang ini, di pasal 187A ayat 1 & 2, yang mana PENERIMA dan PEMBERI diberi hukuman yang sama yakni penjara 36 hingga 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta hingga satu milyar rupiah. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bersama menolak dan melawan politik uang serta berpartisipasi aktif dalam melaporkan segala bentuk pelanggaran, termasuk pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pilihan mereka,” tambah Muhammad Arsal.
Arsal berharap dengan pengawasan yang intensif ini, Pilkada dapat berlangsung secara tertib, aman, dan transparan. Semua laporan yang diterima juga akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, untuk memastikan setiap pelanggaran dapat dicegah atau ditangani dengan tepat. (Adv)
