Kepala Bappeda Sinjai, Haerani Dahlan saat membuka FGD Kemiskinan Makro di Aula Pertemuan PKK Sinjai, Kamis (22/6) pagi. (dok/humaskominfo)
Sinjai.Info, Sinjai Utara,– Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kemiskinan Makro di Aula Pertemuan PKK Sinjai, Jalan Dr. Hamka, Kamis (22/6/2023).
Kegiatan ini dibuka Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai Haerani Dahlan, dan dihadiri oleh Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Sinjai A. Mandasini Saleh, para OPD terkait, camat dan pegawai BPS Sinjai.
Kepala BPS Sinjai, Arif Miftahuddin mengatakan tujuan FGD ini adalah untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan pendataan survei sosial ekonomi nasional (susenas).
Selain itu juga memberikan pemahanan akan pentingnya output data dari hasil kegiatan Susenas, serta sebagai forum diskusi untuk memberikan masukan, saran dan permasalahan dari kegiatan susenas.
“Kegiatan ini kita ingin menyampaikan gambaran kemiskinan makro yang ada di Sinjai sehingga bisa menjadi insight atau pemahaman bagi seluruh pihak khususnya Pemkab Sinjai dalam mengatasi kemiskinan makro itu sendiri,” jelasnya.
Ia pun berharap dengan adanya kegiatan ini, data kemiskinan makro yang diperoleh melalui kegiatan susenas dapat tersosialisasikan dengan baik di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sinjai Haerani Dahlan menuturkan bahwa Pemkab Sinjai sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan FGD ini. Sebab ungkapnya, dalam penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama.
“Kami di Bappeda selaku Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berharap dari hasil diskusi ini menjadi bahan masukan bagi kami dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan di tahun selanjutnya,” ucapnya.
Haerani Dahlan yang juga Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum ini menambahkan, angka kemiskinan di Sinjai tiap tahun terus mengalami penurunan. Data terakhir di tahun 2022 berada di persentase 8,80 persen.
“Angka ini tidak membuat kita puas apalagi nilai rata-rata Provinsi itu berada diangka 8,63 persen. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana angka kemiskinan bisa kita tekan terus dengan intervensi langsung dari pemkab sampai pemerintah desa serta sinkronisasi program dari Pemerintah Provinsi dan Pusat,” kuncinya.
(adv)
BACA ARTIKEL LAINNYA
