Buka Rakor Pilkades, Ini Penekanan Wakil Bupati

emerintah Kabupaten Sinjai menggelar rapat koordinasi Pilkades serentak, Senin (25/10) di ruang pola Kantor Bupati Sinjai. Rakor dibuka Wakil Bupati, Andi Kartini Ottong. (foto: kominfo)

Sinjai.Info, Sinjai Utara, – Pemerintah Kabupaten Sinjai menggelar rapat koordinasi Pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak, sekaligus launching tahapan pilkades yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Senin (25/10/2021) pagi.

Rakor ini dibuka Wakil Bupati Sinjai, Andi Kartini Ottong dan dihadiri perwakilan Forkopimda, Sekda Sinjai Akbar, Asisten Pemerintahan Setdakab A. Zainal Arifin, serta para panitia Pilkades tingkat Kabupaten Sinjai.

Sekda Sinjai selaku Ketua Panitia Pilkades Kabupaten Sinjai mengutarakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mengordinasikan rencana Pilkades untuk 54 desa yang rencananya akan dilaksanakan pada 17 Maret 2022.

Selain itu melalui rakor ini menjadi wadah untuk menampung saran, dan usulan dari panitia Pilkades terkait tahapan hingga pada pelaksanaan pemungutan suara.

“Hari ini kita rapat untuk membahas persiapan pelaksanaan pilkades, apalagi akan dilaksanakan dalam masa pandemi sehingga perlu perhatian khusus agar dalam pelaksanaan mulai dari tahapan hingga pemilihan bisa berlangsung aman dan protokol kesehatan tetap diterapkan,” jelasnya.

Sementara iu Wakil Bupati Sinjai dalam arahannya menyampaikan, pilkades ke depan memiliki arti tersendri karena di tengah pandemi sehingga tata cara pelaksanaan pilkades diatur sedemikian rupa, agar nantinya pada pemungutan suara tidak terjadi penularan Covid-19 atau adanya klaster baru.

“Dalam Permendagri diatur tata cara pilkades dalam kondisi bencana non alam Covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga ini perlu jadi perhatian khusus bagi seluruh panitia, ” jelasnya. Andi Kartini Ottong berharap, panitia yang dibentuk mulai dari tingkat kabupaten hingga di desa bisa bekerja profesional, penuh tanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi.

“Jadi panitia pilkades jika mendengarkan ada masalah sedikit yang terjadi, segera diselesaikan dengan baik. Jika tidak bisa diselesaikan maka dikoordinasikan di tingkat kabupaten. Kita tidak ingin ada masalah dibiarkan terlalu lama yang bisa memicu terjadinya konflik,” tegasnya.

(adv)