Sinjai.Info, Makassar, — Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa menghadiri sekaligus membuka Bimbingan Teknis (bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa berbasis aplikasi Siskeudes versi 2.0.5 di Arthama Hotel, Kamis (16/3/2023) malam.
Bimtek pengelolaan keuangan Desa ini berlangsung hingga 19 Maret, dan merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai dengan Lembaga Pengembangan Otonomi Daerah (LPOD) Sulsel.
Selain Bupati Sinjai, kegiatan tersebut dihadiri Direktur LPOD Sulsel, Prof. H. Rasyid Taha, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sinjai, Dr. Yuhadi Samad, para kepala desa berserta perangkat Desa se-Kabupaten Sinjai.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satu indikator penyelenggaraan administrasi yang baik adalah terwujudnya tata kelola keuangan Desa yang memenuhi prinsip-prinsip mekanisme, tata cara pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang ada.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa perlu ditingkatkan dengan mendorong profesionalisme aparat Desa.
Apalagi ungkapnya, berkenaan dengan adanya rilis terbaru dalam aplikasi Siskeudes tahun lalu, maka dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa juga telah dibuat petunjuk teknis terbaru terkait penambahan fitur-fitur terbaru dalam penggunaan aplikasi Siskeudes versi 2.0.5.
Olehnya itu, Bimtek ini ia harapkan dapat menjawab tuntutan permasalahan pemerintahan Desa, khususnya keterbatasan kemampuan dan keterampilan teknis sumber daya penyelenggaran tugas aparatur untuk mendukung pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
“Bimtek ini harus diikuti dengan baik, untuk peningkatan kapasitas sekaligus sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran Desa,” pesan Bupati kepada peserta Bimtek.
Sementara itu, Direktur LPOD Sulsel, Prof. H. Rasyid Taha mengemukakan, ada 3 hal yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan Desa ini, yakni perubahan pola pikir, pola sikap dan pola perilaku.
“Mudah-mudahan kerjasama ini terus kita pertahankan untuk wujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, dan akuntabel,” harapnya. (adv)
