DPRD Minta Pemda Perhatikan Aspirasi Masyarakat

Reses yang dilakukan anggota DPRD Sinjai baru-baru ini, menampung aspirasi dari masyarakat dan dituangkan melalui pokok-pokok pikiran. (foto: dok sinjaiinfo)
Reses yang dilakukan anggota DPRD Sinjai baru-baru ini, menampung aspirasi dari masyarakat dan dituangkan melalui pokok-pokok pikiran. (foto: dok sinjaiinfo)

Sinjai.Info, Sinjai Utara, — DPRD Kabupaten Sinjai menggelar rapat paripurna terkait penyampaian dan penetapan hasil reses untuk masa sidang II tahun 2021. Rapat bertempat di ruang paripurna gedung DPRD Kabupaten Sinjai, Senin (24/5/2021) sore.

Wakil Ketua I, Sabir mengatakan, beberapa anggota DPRD Kabupaten Sinjai meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih memperhatikan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) hasil reses Anggota DPRD, agar anggota DPRD juga dapat menyampaikan ke masyarakat program mana yang terealisasi.

“Pemda juga perlu memperhatikan hasil pokir dari DPRD, jangan hanya hasil Musrembang karena Pokir dari DPRD juga dari masyarakat. Apalagi, berdasarkan undang-undang yang masuk di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) itu hanya ada dua, yakni berdasarkan Musrembang dan Pokir hasil reses dari DPRD,” ungkapnya.

Selain itu Sabir juga meminta kepada Bappeda laporan yang jelas terkait Pokir yang terealisasi atas usulan DPRD.

“Sebenarnya ada beberapa Pokir DPRD yang terakomodir, hanya saja belum ada laporan dari Bappeda. Itu berarti tidak jelas, seharusnya dilaporkan supaya kami bisa sampaikan ke masyarakat ini yang terealisasi,” ucapnya.

Sabir mengungkapkan, selama ini, tidak ada laporan dari Bappeda terkait realisasi dari hasil reses DPRD.

“Sampai saat ini, laporan terealisasi dari reses DPRD belum ada. Olehnya itu, diminta supaya program dan kegaitan melalui reses yang telah dilakukan DPRD yang telah dimasukkan di RKPD, seharusnya dilaporkan supaya jelas yang ingin dikerjakan,” ingatnya.

lanjut Sabir, ia juga meminta supaya terdapat anggaran khusus dari Pokir-pokir yang disampaikan oleh DPRD. “Dalam memudahkan mengakomodir pokir-pokir anggota DPRD tersebut harusnya ada anggaran khusus,” pungkas Sabir.

(rezky amalia)