Sinjai Utara, Sinjai.Info,- Rapat kerja Komisi 1 DPRD Sinjai dengan pemerintah daerah tentang penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, Rabu (29/6/2016) pagi belum menghasilkan solusi kongkrit. DPRD melalui Komisi 1 menyerahkan sikap resmi terkait BPJS atau jaminan kesehatan lain kepada pemerintah daerah, sementara perwakilan pemda yang diwakili Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab, Hj. Nikmat B. Situru, meminta adanya penguatan yang diberikan DPRD melalui rekomendasi.
Menurut Anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinjai, Ahmad Marzuki, yang turut hadir pada rapat ini menyampaikan bahwa penguatan oleh DPRD penting agar pemda bisa tegas mengeluarkan keputusan.
“Namun secara umum saya memetakan bahwa dari unsur pemda ada tiga warna sikap yang dikeluarkan. Dinas kesehatan warna putih alias setuju ada jaminan kesehatan lain selain BPJS, Bappeda hitam karena tetap ikut regulasi yang ada yakni penerapan BPJS, sementara Disnakersostrans Sinjai pada wilayah abu-abu”ungkap Ahmad Marzuki, dihadapan ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Sinjai. Pemda menurut Ahmad harusnya duduk bersama, dan satu sikap terkait hal ini.
Sementara itu anggota Komisi 1, Andi Sabir, meminta ketegasan sikap pemerintah daerah terkait aspirasi dari LBH, HMI dan KAHMI. DPRD katanya hanya pada posisi menyetujui. “Kalau ada jaminan kesehatan lain seperti Jamkesda yang mau diterapkan, saya kira itu tergantung sikap pemerintah daerah. Karena saya juga belum menemukan adanya regulasi yang melarang masyarakat Indonesia untuk ikut jaminan kesehatan selain BPJS.” Tegas Andi Sabir.
Rapat kerja Komisi 1 yang dipimpin Ketua Komisi 1, Muzawwir, ini dihadiri beberapa unsur dari pemda Sinjai diantaranya Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Hj. Nikmat B. Situru, Kepala Bappeda, Hj. Ratnawati, Kepala Dinas Kesehatan, A. Suryanto Asapa, serta Kepala Disnakersostrans, H. Mukhlis Isma, dan Direktur RSUD, dr. Amaluddin Malkab. (ZAR)
