Sinjai.Info, Sinjai Utara,– Rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-461 Sinjai (HJS) menjadi ajang curhat antara Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman.
Ini terjadi saat Bupati Sinjai membacakan sambutan peringatan HJS di depan ketua dan anggota DPRD. Sementara Gubernur Sulsel hadir secara virtual.
Kepada gubenur, Bupati Sinjai mengatakan bahwa sejumlah program prioritas sudah dirumuskan Pemkab Sinjai dengan berdasar pada base line data sebagai upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Juga menghadirkan inovasi untuk semakin mengingkatkan kualitas layanan publik terhadap seluruh masyarakat.
Hanya saja ungkapnya, untuk menjalankan program-program tersebut pemerintah daerah membutuhkan support atau dukungan pendanaan yang tidak sedikit.
“Harapan kita pada dukungan pendanaan yang optimal dari dana perimbangan ternyata tidak terwujud. Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menjadi tantangan di awal pemerintahan ini. Dana Alokasi Khusus dan dana mandatory Infrastruktur yang ditarik kembali oleh pemerintah pusat tentu menjadi suatu ujian,” ucap Hj. Ratnawati Arif di awal sambutan.
“Kepada bapak Gubernur yang hari ini membersamai kita di sini. Kami berharap agar dana bagi hasil yang menjadi kurang bayar dari tahun sebelumnya dan yang dalam proses perjalanan tahun ini mohon berkenan agar kiranya dapat menjadi bagian dari penguatan kinerja keuangan kami tahun ini. Saya yakin dan percaya bapak Gubernur sangat memahami kondisi Kabupaten Sinjai yang kapasitas fiskalnya masih membutuhkan support yang besar dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” tambah mantan Kepala BKAD Sinjai ini.
“Tabe pak gubernur. Terpaksa saya harus bilang ini karena ini juga aspirasi masyarakat Sinjai,” tandasnya.
Keluhan yang disampaikan Bupati Sinjai ini dijawab lugas oleh Gubernur Sulsel, sekaligus menggambarkan kondisi keuangan yang dialami Pemprov Sulsel.
Di Pemprov Sulsel ungkapnya dilakukan upaya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sekarang satu OPD SPPDnya hanya 10 juta paling tinggi, Alat Tulis Kantor (ATK) 4 juta per OPD. Belanja TPP di provinsi sudah melewati ambang batas 30 persen sesuai aturan, ini juga beban,” keluh gubernur, Selasa (4/3/2025) siang
Sebagai langkah efisiensi ungkap adik Menteri Pertanian RI ini, Pemprov Sulsel, salah satunya akan menerapkan WFA atau Work From Anywhere. Para pegawai hanya akan berkantor 3 hari dan selebihnya bisa bekerja dari mana saja. Langkah ini pun jelasnya bisa dilakukan Pemkab Sinjai.
“Intinya ibu Bupati rajin-rajin koordinasi ke saya. Saya memberikan previlage khusus pada ibu dan kadisnya juga pak wakil untuk melakukan koordinasi kapan saja bisa,” ucapnya
Rapat paripurna Hari Jadi Sinjai ini juga di rangkaikan dengan penyerahan CSR berupa mobil ambulance dari Bank Sulselbar kepada Pemkab Sinjai, serta pemberian sertifikat sekolah rujukan google kepada 6 sekolah, yakni SD 88 Jennae, SD 103 Bontompoare, UPTD SMP 7 Sinjai, UPTD SMP 5 Sinjai, UPTD SMP 3 Sinjai, dan UPTD SMP 1 Sinjai.
(Awal/Agusman)
