Sinjai.Info, Sinjai Utara,– Kualitas dokumen perencanaan adalah salah satu tolok ukur kinerja pemerintah daerah, maupun dalam mengukur penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu proses finalisasi dokumen perencanaan, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), nantinya akan dievaluasi dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat.
Dalam proses fasilitasi ini, Pemerintah Provinsi melalui Bappeda Provinsi akan melakukan pendampingan agar dokumen RKPD yang tetap mengacu pada pedoman penyusunan dokumen perencanaan, mampu menjawab permasalahan riil yang dihadapi masyarakat Sinjai. Juga betul-betul mampu menjadi jalan keluar atas berbagai permasalahan dan isu-isu strategis di Kabupaten Sinjai.
Pernyataan ini disampaikan Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD tahun 2024 tingkat Kabupaten Sinjai, Kamis (6/4/2023) pagi di ruang pola Kantor Bupati Sinjai. Acara pembukaan dihadiri unsur Forkopimda.
Hadir pula pada acara pembukaan, Wakil Bupati Andi Kartini Ottong, dan Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, Kepala Bappeda Irwan Suaib, serta pimpinan perangkat daerah lainnya.
“Berdasarkan tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan tema Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 2024, maka fokus program prioritas adalah melanjutkan pemantapan pemulihan ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia, memaksimalkan sumber daya alam sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor perikanan, sektor jasa dan industri, dan usaha kecil mikro menengah (UMKM), meningkatkan infrastruktur pendukung, serta dukungan pada bidang keagamaan,” beber Bupati Sinjai.
Lanjut Bupati, Musrenbang RKPD tingkat kabupaten diawali dengan penyelenggaraan musrenbang tingkat desa/kelurahan, dan musrenbang tingkat kecamatan juga dilengkapi dengan penyelenggaraan Musrenbang Anak dan Forum Gabungan Perangkat Daerah.
“Tahapan-tahapan ini menjadi sarana penyampaian usulan kegiatan dari masyarakat dan pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan serta dari forum anak, dan sekaligus mempertajam berbagai usulan kegiatan bersama seluruh perangkat daerah,” tambah Bupati Sinjai.
“Tahapan-tahapan ini juga telah berjalan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai sarana yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan tahapan perencanaan dan penganggaran di seluruh Indonesia. Usulan aspirasi masyarakat dari desa-kelurahan, dan kecamatan, serta pokok-pokok pikiran anggota DPRD semuanya harus terinput dan terekam dalam SIPD,” tambahnya lagi.
Di ujung sambutan, Bupati meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat melakukan asistensi terharap perangkat daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran untuk pencapaian target program kegiatan di tahun 2024.
“Saya juga berharap agar semua perangkat daerah dapat melakukan kerja-kerja secara efektif dan efisien, untuk menyiasati keterbatasan kemampuan keuangan dan anggaran daerah,” tandasnya. (adv)
