Sinjai.Info, Sinjai Utara,– Monitoring dan evaluasi (monev) Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS), digelar Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Senin, (13/3/2023) di ruang rapat Bappeda Sinjai.
Monev dilaksanakan terkait pendampingan teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), dan penyusunan rencana aksi desa berbasis data dalam PATS berbasis aksi kolaborasi “PASTI BERAKSI”.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulsel diwakili Fungsional Perencana, Febri. Turut hadir Ketua LPP Bone Dr. Asia Andi Pananrangi, para kepala desa lokus PATS dan perangkat daerah terkait dari Dinas PMD dan Dinas Pendidikan.
Kepala Bappeda Sinjai, Irwan Suaib mengatakan, di Kabupaten Sinjai PATS sudah berjalan mulai dari tahap pembentukan Tim PATS, Penetapan Desa Lokus dan pendataan melalui Aplikasi PASTI BERAKSI, dan penyusunan RAD PATS.
Dia menyebut, terdapat empat desa yang menjadi lokus PATS yaitu Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong, Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe, dan Desa Lappacinrana Kecamatan Bulupoddo
“Pendataan yang dilakukan oleh teman-teman di Desa dengan melihat kondisi jumlah anak yang tidak sekolah, kita berharap dengan pendataan yang baik Insya Allah akan menghasilkan RAD yang tepat,” ungkapnya.
Irwan menambahkan, ke depan dengan data-data yang ada, tentu diharapkan akan melahirkan beberapa inovasi atau program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal penurunan presentase anak tidak sekolah.
Terlebih, presentase anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulsel. Karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melahirkan inovasi tentang bagaimana menurunkan presentase anak tidak sekolah.
“Ini menjadi tugas bersama kami dan Insya Allah kami optimis tahun-tahun kedepannya kita mampu menurunkan presentase ini. Dan kebetulan kami juga di Dinas Pendidikan berencana akan membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap desa sehingga kami berharap respon dan kerjasama dengan pemerintah desa,” pungkasnya
Irwan bahkan mengungkap berdasarkan hasil konsultasi dan evaluasi yang dilakukan, salah satu cara untuk menurunkan presentase ini dengan membentuk PKBM.
(adv)
