Kepala Desa Saotanre, Andi Sulaeman dan buku ‘Desa Berbasis Data’ yang Ia pegang. Desa Saotanre adalah satu-satunya desa di Sinjai, hingga saat ini, yang menerbitkan buku data potensi desa. (foto: ZAR/sinjaiinfo)
Sinjai.Info, Sinjai Tengah,– Kemiskinan masih menjadi persoalan bangsa yang mesti segera dituntaskan melalui program yang efektif dan efisien. Masalah ini makin serius selama masa-masa sulit di tengah pandemi Covid-19, dan menciptakan kesenjangan komparatif yang makin lebar antara penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan.
Untuk menekan tingginya angka kemiskinan di pedesaan selama masa pandemi, Kementerian Desa PDTT melalui Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, dikutip dari laman resmi kemendesa, mengatakan bahwa di daerah pedesaan, Indonesia telah memulai program pemulihan ekonomi seperti Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Program PKTD bertujuan memberdayakan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perdagangan logistik pangan, perikanan, pertanian, restoran, wisata desa, peternakan, industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan dan hasil pertanian untuk menghidupkan kembali perekonomian di pedesaan.
Bagaimana dengan implementasinya di lapangan?. Sinjai Info mengambil sampel salah satu desa di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, yakni Desa Saotanre. Penentuan sampel didasari, karena desa ini adalah desa pertama di Kabupaten Sinjai yang menerbitkan buku ‘Desa Berbasis Data‘ Tahun 2020. Buku ini menurut Kepala Desa Saotanre, A. Sulaeman, sangat penting agar pemerintah desa memiliki acuan dalam menyusun program kerja, khususnya terkait pengentasan kemiskinan.
Basis data ungkapnya sangat perlu. Terlebih pada 2021, penggunaan dana desa akan lebih banyak ke sektor pemberdayaan masyarakat yang memiliki banyak instrumen. “Kalau Desa Saotanre, anggaran pemberdayaan masyarakat tahun 2021 dikisaran 60 hingga 70 persen. Dari persentase itu sebagian besar bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ungkap A. Sulaeman, Sabtu (18/12/2020) malam.
Ia melanjutkan, untuk penggunaan dana desa pada 2021 tetap mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021. “Penggunaan dana desa pada 2021 harus mengacu pada Permendes 13, diantaranya terkait pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Intinya, penggunaan dana desa itu mengacu pada dua hal, yakni peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” terangnya.
Sulaeman sudah memikirkan program kerja 2021 yang akan didorong, dan diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) di desanya. Ia melihat peluang itu ada pada sektor peternakan, khususnya peternakan Sapi. Ini ditunjang dengan luasnya lahan untuk tanaman Hijauan Pakan Ternak atau HPT.
Dikutip dari buku ‘Saotanre Desa Berbasis Data’, luas lahan kebun potensial yang bisa digunakan untuk lokasi tanaman HPT mencapai 813,6 hektar. Hanya saja yang dimanfaatkan baru sekitar 5 persen dari luas lahan tersebut. Selain itu, baru ada 210 kepala keluarga yang tercatat memiliki ternak sapi, dengan jumlah keseluruhan ternak sapi 486 ekor.
“Kedua peluang ini akan kita maksimalkan. Lahan untuk tanaman Hijauan Pakan Ternak cukup luas. Sisa mengajak masyarakat untuk serius membudidayakan ternak sapi, dan bukan sekadar pekerjaan mengisi waktu luang. Peluang lainnya adalah angka statistik Sapi Inseminasi Buatan atau IB di desa kami masih rendah. Ini masih bisa kami tingkatkan lagi,” ungkap Kades Saotanre, yang juga menginisiasi pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Saotanre tentang kesehatan ibu, bayi, dan balita dalam rangka pencegahan stunting. Perdes ini yang pertama di Kabupaten Sinjai.
Jika diseriusi, maka sektor peternakan sapi ini akan menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi bagi warga di Desa Saotanre. Hal ini pun diakui Sulaeman. “Sapi IB itu akan sangat menghasilkan nantinya. Makanya kami berupaya ternak sapi yang ikut program inseminasi buatan bisa lebih banyak lagi,” tambahnya.
Ada keuntungan lain yang akan diperoleh jika masyarakat Desa Saotanre memilih fokus pada peternakan sapi, yakni Biogas dan slury dari limbah kotoran ternak sapi. Masih dari buku ‘Saotanre Desa Berbasis Data’, potensi Biogas dari 486 ekor Sapi milik warga akan menghasilkan 2.430 kilogram kotoran sapi per hari. Dengan asumsi, seekor sapi menghasilkan 5 kilogram kotoran per hari.
Jika dimaksimalkan maka kotoran sapi tersebut bisa menghasilkan Biogas yang setara dengan 50,6 tabung gas LPG 3 kg per hari atau 1.518 tabung per bulan. Jika rata-rata harga tabung LPG 3 kg sebesar 20 ribu per tabung, maka potensi Biogas di Desa Saotanre jika dirupiahkan sekitar 30 juta lebih dalam setiap bulan.
“Memaksimalkan Biogas akan mengurangi belanja rumah tangga untuk gas. Inilah sisi lain yang akan kita garap pada sektor peternakan. Jika Biogas ada, maka nantinya kami berharap Desa Saotanre menjadi sekolah peternakan bagi siapa saja,” tandas Kades Saotanre.
SDGs desa memiliki 18 tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Salah satunya adalah Desa Tanpa Kemiskinan. Namun kata Kades Saotanre, ke-18 SDGs ini saling menunjang dan mendukung dalam pencapaian target peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. (ZAR)
BACA ARTIKEL LAINNYA
