Sinjai.Info, Sinjai Utara, — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggelar rapat paripurna, dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai terhadap nota Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2019, Selasa (27/11/2018).
Ketua DPRD Sinjai, Abd Haris Umar dalam pidato pengantarnya mengungkapkan, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 ditegaskan bahwa fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk Pembahasan untuk persetujuan bersama.
Maka dari itu, jelasnya, pembahasan rancangan KUA dan PPAS untuk mendapatkan persetujuan bersama adalah salah satu wujud fungsi anggaran DPRD.
“Pemerintah daerah bersama DPRD mempunyai tanggungjawab yang sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk pembangunan di Kabupaten Sinjai,” kata Ketua DPRD Sinjai.
Ia juga berharap nota kesepakatan KUA – PPAS APBD tahun 2019 yang telah dihasilkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2019.
Sementara itu Bupati Sinjai A. Seto Gadhista Asapa, mengatakan bahwa agenda yang berlangsung saat ini merupakan hal yang baru dan tentunya dalam penerapan setiap hal mereka dituntut untuk dapat menyesuaikan diri, serta mampu menerima kekurangan dan kelebihan.
“Saya berharap bahwa semua hal-hal yang baru ini merupakan titik awal untuk kita semua, untuk memulai periode pemerintahan ini dan meninggalkan kekurangan kelemahan yang ada dimasa lalu,” harapnya.
Dalam kesempatan ini ia juga menegaskan kepada masyarakat Sinjai terkait kebijakan pinjaman daerah yang ditempuh di awal periode ini, merupakan upaya memulai langkah dengan membenahi infrastruktur jalan agar membuka dan memperlancar akses hingga ke pelosok manapun di wilayah Kabupaten Sinjai.
“Ketersediaan akses jalan yang baik dan mencukupi ke depan, kita harapkan mampu memperlancar aktifitas pemerintahan dan pembangunan pada sektor-sektor lainnya,” jelas Bupati yang sempat mengenyam pendidikan di Australia. (ads)
