Wakil Bupati Sinjai, Hj. A. Kartini Ottong memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di ruang pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa (24/8) pagi. (foto: protokol)
Sinjai.Info, Sinjai Utara, — Wakil Bupati Sinjai, Hj. A. Kartini Ottong menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sinjai harus dimulai dengan pendataan yang valid.
Selain itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan membuat program yang mengarah pada penuntasan angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai.
Penekanan ini disampaikan Wakil Bupati Sinjai, saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di ruang pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa, (24/8/2021). Rapat ini diinisiasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Sinjai, Irwan Suaib menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendengarkan program pengentasan kemiskinan dari masing-masing OPD Tahun Anggaran 2022.
“Dengan kegiatan ini diharapkan OPD punya program khusus untuk dijadikan piloct project dalam penanggulangan kemiskinan yang bisa direplikasi di desa,” ujarnya.
Selain itu, tambahnya, sesuai arahan Pemerintah Provinsi, tahun depan diharapkan Pemkab bisa mereplikasi beberapa pilihan inovasi percontohan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah lain.
“Seperti Laboratorium Kemiskinan melalui jurus jitu pengentasan kemiskinan berkearifan lokal di Kabupaten Pekalongan, Gebrak Bimantika (Gerakan Bersama Kabupaten Bima Anti stunting, Kekurangan Gizi dan Anemia) serta inovasi Gerakan Kembali Bersekolah dari Kabupaten Bone terkait upaya perbaikan akses pelayanan dasar bidang pendidikan,” bebernya.
Data dari Badan Pusat Statisik (BPS) Sinjai, ungkap Irwan, angka kemiskinan tiap tahun mengalami penurunan, di mana tahun 2018 sebesar 9,28 persen, di tahun 2019 sebesar 9,14 persen, kemudian di tahun 2020 turun menjadi 9 persen dan tahun ini ditargetkan turun menjadi 8,85 persen.
“Kita berharap melalui beberapa pilihan inovasi ini serta inovasi dari masing-masing OPD, kita optimis angka kemiskinan di Sinjai bisa turun menjadi 7.90 persen di tahun 2023 sesuai target RPJMD,” harap Irwan.
(adv)
BACA ARTIKEL LAINNYA
