Sinjai.Info, Sinjai Utara, — Data kemiskinan di Desa hingga Kecamatan harus valid, guna menghindari terjadinya bantuan yang salah sasaran. Pengadaan Basis Data Terpadu juga penting.
Hal ini menjadi salah satu kesimpulan pada Rapat Koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sinjai 2019 di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Selasa (19/3/2019).
Rakor TKPKD dibuka dan dipandu oleh Wakil Bupati Sinjai Hj. A. Kartini Ottong, yang juga Ketua Tim Percepatan Penanggulanan Kemiskinan Kabupaten Sinjai.
“Saya berharap tim yang dibentuk dapat bekerja sama untuk mengevaluasi masalah data yang ada di kecamatan dan desa sehingga persoalan kemiskinan dapat dituntaskan,” harap Wabup Sinjai.
Ketua TKPKD Sinjai ini juga menekankan agar semua anggota tim, mengetahui sejak dini permasalahan kemiskinan termasuk jika ada kasus atau temuan.
“Wajib hukumnya kita ketahui permasalahan kemiskinan. Bukan nanti datang dari media sosial atau media cetak yang memberitakan kepada kita kalau ada tetangga kita yang miskin,” tegasnya. Ia berharap apa yang menjadi permasalahan data kemiskinan di kecamatan dan desa, agar segera dilaporkan sehingga data kemiskinan dapat diperbaharui serta meminta masyarakat untuk jujur dalam mengisi format data kemiskinan.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Dr.H.Mukhlis Isma, saat memaparkan materinya menyampaikan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari Basis Data.
“Untuk saat ini pengentasan kemiskinan di Indonesia berdasar dari Basis Data Terpadu atau BDT. Adapun salah satu tujuan BDT ini adalah untuk mengumpulkan data rinci rumah tangga dan individu anggota rumah tangga miskin dan kurang mampu,” terangnya dihadapan seluruh pimpinan perangkat daerah dan Kepala Desa. (adv)
