Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Akbar memimpin rapat yang membahas pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sinjai. Selasa (22/6) pagi di ruang kerjanya. (foto: rezky/sinjaiinfo)
Sinjai.Info, Sinjai Utara, —Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sinjai, menggelar rapat koordinasi pengawasan pupuk bersubsidi di Kabupaten Sinjai. Rapat menghadirkan beberapa Stakeholder di Kabupaten Sinjai.
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Sekda Sinjai, Selasa (22/06/2021) pagi, dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Akbar. Saat mengawali rapat, Akbar meminta agar distribusi pupuk di Kabupaten Sinjai diawasi sehingga kebutuhan pupuk masyarakat tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan juga tepat administrasinya.
“Terkadang pupuk tiba di masyarakat pada saat tidak dibutuhkan lagi, sedangkan pupuk penggunaannya ada masanya. Sehingga perlu dipahami,” ujarnya.
Lebih lanjut Ia mengatakan, OPD terkait yang berkaitan dengan masalah pupuk juga didesak terus, untuk melakukan koordinasi dengan distributor dan juga dengan produsen.
“Jangan sampai setelah terdapat suara miring dari masyarakat baru bergerak. Sedapat mungkin OPD yang berkaitan dengan pupuk harus proaktif,” imbuhnya.
Ia kembali mengingatkan, agar secepat mungkin OPD melakukan koordinasi dengan distributor. “Tolong sekiranya terdapat kolaborasi kerja antara, produsen, distributor dan OPD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar tidak ada pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Sekaligus ke depan kata Akbar, juga dilihat kapan jadwal pupuk dibutuhkan, di mana sebelum pupuk dibutuhkan secepatnya dilakukan koordinasi.
“Ke depan, jika terdapat distributor yang tidak mendengarkan kebutuhan masyarakat silahkan disampaikan kepada saya, untuk dirapatkan dan dievaluasi, bila perlu diundang juga produsennya,” tegas Akbar.
Ketua Komisi II Anggota DPRD Sinjai, H. Nur Alam menambahkan, yang dibutuhkan adalah kerja sama, tentunya apa pun yang dilakukan tanpa kerja sama hal itu tidak dapat berjalan dengan baik.
“Mungkin kerja sama dari produsen, distributor, pengecer, kelompok tani, juga perlu mengontrol dari hulu sampai hilir. Karena yang sering bermasalah itu dihilir,” ungkap anggota DPRD dari Partai Golkar ini.
(rezky amalia)
BACA ARTIKEL LAINNYA
