Sinjai.Info, Jawa Barat,– Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Jefrianto Asapa bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai, Haerani Dahlan mengikuti rapat koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Balairung Rudini, Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat.
Kegiatan yang diikuti para Sekda dan Kepala Bappeda seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia ini menjadi wadah evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 serta menyusun langkah sinkronisasi program tahun 2026.
Adapun tujuannya guna menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan program dan kegiatan pemerintah daerah agar tercipta sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan.
Rakor yang berlangsung dari Minggu, 26 Oktober hingga Rabu, 29 Oktober 2025 ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam rapat koordinasi ini, Kemendagri menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung prioritas pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah.
Sekda Sinjai, Andi Jefrianto dalam keterangannya menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional.
“Melalui rapat koordinasi ini, kami mendapatkan arahan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prioritas nasional serta bagaimana program daerah dapat disinergikan agar implementasinya lebih efektif,” ujar Sekda.
Rakor ini sekaligus menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029.
Sebelumnya, kegjatan tersebut dibuka oleh Mendagri, Muhammad Tito Karnavian yang sekaligus memberikan materi kepada seluruh peserta.
Diketahui, rapat koordinasi ini diikuti sebanyak 1104 peserta, terdiri dari 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda kabupaten/kota dan 514 Kepala Bappeda kabupaten/kota.
Disamping materi dari Mendagri, para peserta juga memperoleh materi dari 21 kementerian/LPNK, termasuk Badan Gizi Nasional, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kantor Staf Kepresidenan, dan BPJS Kesehatan. (Adv)
