Penjabat Sekda Sinjai, Andi Jefrianto Asapa memimpin rapat koordinasi pengamanan Pilkades 2023. (dok/sinjaikab)
Sinjai.Info,Sinjai Utara – Menyongsong gelaran pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama unsur terkait menggelar rapat koordinasi (rakor) pengamanan dalam pelaksanaan Pilkades serentak. Rakor bertempat di Ruang Kerja Sekda Sinjai, Rabu (4/01/2023).
Rapat ini dipimpin oleh Penjabat Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa yang juga Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Tingkat Kabupaten Sinjai. Dihadiri oleh Kepala Dinas PMD Sinjai Dr. Yuhadi Samad, Kepala Badan Kesbangpol Sinjai Akbar Juhamran, perwakilan dari Polres, Inspektorat dan BKAD Sinjai.
Andi Jefrianto Asapa menyampaikan, sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan pilkades, pesta demokrasi untuk memilih pemimpin ditingkat desa tersebut akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2023.
Menurutnya, kegiatan rapat kesiapan pengamanan pilkades ini merupakan upaya antisipasi agar tetap kondusif di 13 desa yang akan menggelar pilkades serentak.
Ia menguraikan saat ini situasi Kamtibmas di 13 desa tersebut cukup aman dan kondusif. Hal ini berkat upaya semua lapisan masyarakat.
“Alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita berharap hingga pelaksanaan pemungutan suara semuanya berjalan lancar, aman dan damai,” jelasnya.
Terkait potensi kerawanan konflik, Mantan Kadis Pendidikan ini mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada wilayah yang dianggap rawan, namun pihaknya bersama aparat keamanan terus melakukan pendekatan dan edukasi kepada masyarakat.
Ditambahkannya bahwa pihaknya meminta seluruh stakeholder mulai dari Kepala OPD hingga jajarannya di tingkat bawah turut ambil bagian dalam menyukseskan Pilkades serentak ini.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sinjai Dr. Yuhadi Samad menegaskan bahwa saat ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi tahapan Pilkades.
“Kami intens turun kedesa-desa untuk melakukan sosialisasi. Harapannya masyarakat, bakal calon Kepala Desa, Badan Permusyawatan Desa (BPD) dan penyelenggara pemilihan bisa memahami mengenai aturan yang ada,” tandasnya.
(adv)
BACA ARTIKEL LAINNYA
