Sinjai.Info, Sinjai Utara,– Empat Penjabat (Pj) Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan, yakni Penjabat Bupati Bantaeng, Penjabat Bupati Bone, Penjabat Bupati Sinjai, dan Penjabat Wali Kota Palopo dilantik hari ini, Selasa 26 September 2023 Pkl. 09.00 wita di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Khusus Kabupaten Sinjai, Pj. Bupati yang dilantik adalah TR Fahsul Falah. Nama Fahsul awalnya tidak diunggulkan untuk menjadi Pj Bupati di Kabupaten Sinjai. Dua nama yang digadang-gadang sejak usulan nama Pj diajukan DPRD Sinjai adalah A. Darmawan Bintang dan A. Jefrianto Asapa.
Kementerian Dalam Negeri tentu punya pertimbangan khusus sehingga Fahsul yang juga Kepala Pusat Strategi Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ditetapkan jadi penjabat.
Fahsul adalah mantan Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemendagri Regional Makassar. Tahun 2022 lalu, namanya juga sempat diusulkan menjadi Penjabat Bupati Takalar.
Suami dari Cut Resmiati, ini adalah alumni STPDN angkatan 04. Ia seangkatan dengan Kepala BKPSDMA Kabupaten Sinjai Lukman Mannan, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Sinjai, Yuhadi Samad.
Pekerjaan Rumah Menanti
Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode 2018-2023 Andi Seto Asapa – Andi Kartini Ottong, bagi sebagian orang dianggap sukses memimpin kabupaten di ujung selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini.
Visi keduanya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni “Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan, dan Religius melalui Peningkatan Sumber daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing” adalah angan dan cita-cita yang harus diretas dengan misi utama.
Ada 7 (tujuh) misi yang dicetuskan untuk mewujudkan visi tersebut, yakni pembangunan di bidang pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, keagamaan, peternakan, pertanian hingga bidang perikanan dan kelautan.
Di bidang pelayanan publik, pasangan dengan akronim ‘SEHATI’ ini sukses memudahkan pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Semua jenis izin hanya selesai di satu kantor.
Yang teranyar adalah diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) di penghujung masa jabatan pasangan SEHATI. Akses perizinan akan lebih luas di MPP, salah satunya izin terkait keimigrasian.
Hanya saja kehadiran MPP akan membebani keuangan daerah dari sisi operasional seperti kelistrikan, air bersih, jaringan internet, petugas kebersihan, serta penjaga kantor. Hingga berakhirnya jabatan Seto-Kartini, anggaran operasional MPP tidak tersedia di APBD. Kabarnya juga tidak terakomodir dalam rancangan APBD perubahan yang akan diserahkan pekan ini ke DPRD Sinjai untuk dibahas dan ditetapkan.
Menjadi pekerjaan rumah (PeeR) bagi Pj Bupati Sinjai untuk memikirkan dana operasional MPP. Apakah dimasukkan ke APBD perubahan 2023 atau malah ke APBD pokok 2024.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi misi utama di masa pemerintahan SEHATI. Di awal pemerintahannya, Andi Seto Asapa ingin semua jalan hingga ke desa terpencil berkualitas baik, dan bisa diakses para petani untuk memasarkan hasil pertanian.
Ada yang berjalan namun lebih banyak yang tertunda. Pandemi Covid 19 menjadi penyebab utama buyarnya misi SEHATI di awal pemerintahannya. Dana di APBD harus diporsir untuk penanganan Covid. Tak ada proyek fisik.
Upaya mempercepat pembangunan fisik di masa pascaCovid mulai mendapatkan angin segar ketika semua daerah dimungkinkan mengajukan pinjaman melalui skema dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemkab Sinjai salah satunya yang mengajukan ke Bank Sulselbar dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atas penugasan dari Kementerian Keuangan.
Proposal pinjaman Pemkab Sinjai disetujui. Bank Sulselbar memberikan Rp.85 milyar dan PT. SMI lebih banyak lagi: Rp.100 milyar. Totalnya Rp. 185 milyar. Persetujuan pinjaman itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pinjaman antara PT SMI dengan Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa di Jakarta, Senin 26 Oktober 2020.
Dana pinjaman ini kemudian digunakan Pemkab Sinjai untuk melanjutkan misi membangun jalan serta jembatan. Pembangunan fisik berjalan sesuai rencana, namun lebih banyak menyasar wilayah pedesaan. Faktanya, masih banyak ruas jalan di kota Sinjai yang rusak berat dan hingga saat ini tidak tersentuh perbaikan.
Masih soal utang Pemkab Sinjai. Pemerintahan SEHATI berhasil melunasi utang di Bank Sulselbar sesuai masa angsuran. Namun cicilan utang di PT. SMI masih berjalan hingga saat ini. Menjadi tugas Pj. Bupati Sinjai untuk melanjutkan pembayaran utang yang masih tersisa sekira 29 milyar kepada PT. SMI.
Pekerjaan rumah lain yang menanti Pj. Bupati Sinjai adalah penanganan banjir di wilayah perkotaan, pembangunan alun-alun Sinjai Bersatu yang ternyata belum memiliki dokumen lingkungan, alokasi anggaran untuk KPU Sinjai dan Bawaslu Sinjai yang mulai melaksanakan tahapan Pilkada Sinjai 2024, kesulitan keuangan daerah, hingga pada persoalan internal birokrasi.
Fahsul Falah mesti membangun harmonisasi di tubuh birokrat Pemkab Sinjai. Harus membangun soliditas dan mencegah ASN serta non ASN terlibat pada politik praktis menjadi tim pemenangan pada kontestasi pileg, pilpres, dan pilkada.
Khusus harmonisasi birokrat, ini penting agar setiap rotasi ASN dilakukan berlandaskan aturan dan bukan karena ‘indeks pendekatan khusus’. Harmonisasi juga untuk mencegah munculnya viralisasi status di media sosial seperti yang terjadi baru-baru ini: pejabat dilempar asbak oleh atasannya.
Selamat bekerja Pj. Bupati Sinjai TR Fahsul Falah, dan Ketua TP PKK Sinjai, Cut Resmiati.
(Zainal Abidin)
