Kepala Bappeda Sinjai, Irwan Suaib (dua dari kiri) saat menjawab pertanyaan tim verifikasi Kabupaten Sehat dan ODF yang dipimpin Haji Kasri dari Dinkes Provinsi Sulsel, Kamis (1/4) pagi. (foto: ZAR/sinjaiinfo)
Sinjai.Info, Sinjai Utara, — Tim verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan Open Defecation Free (ODF) menyambangi Kabupaten Sinjai, Kamis (1/4/2021).
Rombongan tim penilai dipimpin Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Haji Kasri, didampingi Ketua Forum KKS Sulsel, Muslim Rasyid.
Kasri, mengungkapkan untuk verifikasi ODF secara umum Sinjai dinyatakan bebas ODF karena masyarakat Kabupaten Sinjai umumnya telah memiliki jamban sebagai tempat untuk buang air besar.
Kendati demikian, beberapa catatan penting sebagai bahan masukan dari tim verifikasi untuk Kabupaten Sinjai. Salah satunya, masih ditemukan beberapa warga yang rumahnya belum dilengkapi dengan jamban. Tetapi baginya, itu tidak dapat dipungkiri karena ODF berkaitan dengan masalah perubahan perilaku.
“Tinggal dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah desa untuk diselesaikan, karena memang hal tersebut sangat sulit dilakukan karena itu terkait dengan perubahan perilaku masyarakat. Tapi secara umum sudah ODF ,” ujarnya.
Untuk verifikasi KKS lanjut Kasri, pihaknya hanya memberikan catatan kepada Kabupaten Sinjai berupa kelengkapan dokumen sebagai pembuktian untuk mengikuti penilaian di tingkat nasional.
“Dokumennya hampir tuntas, tinggal dilakukan pembuktian terkait adanya dokumen lainnya untuk dirapikan. Karena ini sangat penting untuk bisa lolos dalam mengikuti verifikasi tingkat pusat untuk mendapatkan predikat Wistara,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Sinjai, Irwan Suaib menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti catatan yang diberikan tim verifikasi sebagai bahan evaluasi untuk menghadapi penilaian ke depannya.
“Ada beberapa catatan yang diberikan kepada teman-teman di Kabupaten Sinjai. Ke depannya, kita akan melakukan rapat koordinasi sebagai tindaklanjut atas masukan tim verifikasi, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan,” tandasnya.
Menurutnya, hal itu dilakukan sebagai bentuk penyatuan persepsi untuk memudahkan dalam menghadapi penilaian di tingkat nasional. (adv)
BACA ARTIKEL LAINNYA
