Raker Komisi 3 DPRD Sinjai dengan Dinas PUPR Sinjai, Kamis (21/9) pagi. (foto: zar/sinjaiinfo)
Sinjai.Info, Sinjai Utara,– Dua anggota DPRD Sinjai, Zulkifli dan Muhammad Wahyu meminta tidak dilakukan peresmian alun-alun Sinjai Bersatu di Jl. Tondong sebelum semua persoalan diselesaikan.
Persoalan yang ia maksud antara lain progres pekerjaan serta dokumen lingkungan. Menurut Wahyu, alun alun sulit diresmikan dan difungsikan cepat karena sempitnya waktu yang miliki rekanan.
“Ini ada yang salah diperencanaan. Anggaran tujuh milyar dan hanya diberi waktu kerja sekitar tiga bulan. Segala sesuatu yang dikerjakan terburu buru hasilnya tidak akan bagus,” ucapnya saat rapat kerja (raker) Komisi 3 DPRD dengan Dinas PUPR Sinjai, Kamis (21/9/2023) pagi.
Raker ini dipimpin Ketua Komisi 3 Andi Jusman, dan dihadiri Sekretaris Dinas PUPR Sinjai, Nazaruddin Taha.
Ucapan lebih tegas dikatakan Zulkifli, anggota Komisi 3 DPRD Sinjai. “Sikap saya pribadi, dan semoga menjadi rekomendasi komisi tiga, hentikan sementara pembangunan alun alun karena banyaknya dampak lingkungan yang ditimbulkan,” tegasnya.
“Selain tidak punya Amdal, dampak lingkungan lainnya juga ada misalnya debu yang beterbangan. Mohon pak ketua ada rekomendasi untuk penghentian aktivitas,” tambah Zulkifli.
Politisi PPP ini mengaku pihaknya tidak akan memberikan jaminan disetujuinya pengajuan anggaran untuk pembuatan dokumen lingkungan.
“Apakah ada jaminan anggaran Amdal diperubahan disetujui DPRD?. Apalagi kondisi keuangan kita sekarang sulit,” terangnya.
Anggota Komisi 3 lainnya seperti H. Akmal MS, dan Lukman H. Arsal, sepakat dengan penekanan koleganya di Komisi 3 soal pentingnya dokumen lingkungan.
Sebelumnya di awal rapat, Sekretaris Dinas PUPR Sinjai, Nazaruddin Taha membenarkan bahwa pihaknya baru sebatas mengajukan anggaran perubahan untuk pembuatan dokumen lingkungan alun-alun Sinjai Bersatu. Sementara bangunan dan fasilitas lainnya ditargetkan rampung pada awal Oktober 2023. (ZAR)
BACA ARTIKEL LAINNYA
