Wakili Bupati, Asisten II Hadiri HUT UUPA

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar (kanan) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Undang Undang Pokok Agraria, Jumat (24/9) di Tribun Lapangan Sinjai Bersatu. (foto: Kominfo)
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar (kanan) menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Undang Undang Pokok Agraria, Jumat (24/9) di Tribun Lapangan Sinjai Bersatu. (foto: Kominfo)

Sinjai.Info, Sinjai Utara, — Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Upacara tersebut berlangsung di Tribun Lapangan Sinjai Bersatu, Jumat (24/9/2021). Andi Ilham Abubakar mengatakan, ada beberapa reformasi yang saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terutama dalam hal pelayanan pemberian sertifikat.

Sehingga beberapa terobosan dan kemudahan yang dilakukan seperti pemberian sertifikat sangat membantu masyarakat, khususnya di Kabupaten Sinjai. Dengan begitu, kerja sama yang saat ini terjalin dengan baik diharapkan dapat terus berjalan.

“Ke depan pemerintah daerah sangat berharap tetap dilanjutkan kerja sama dengan pihak Badan Pertanahan Nasional, terutama dalam penerbitan sertifikat aset milik pemerintah daerah yang belum mendapat sertifikat,” kata Ilham.

Selain itu, kata Ilham pemberian sertifikat terhadap kelompok masyarakat, misalnya pelaku UKM yang saat ini kegiatannya telah berjalan.

“Semoga tetap bisa dilanjutkan untuk memberikan kemudahan akses dari pelaku-pelaku UKM untuk mendapatkan sertifikat terhadap objek-objek tanah mereka,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPN Sinjai, Anwar K menerangkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang bekerja sama dengan Kepolisian berkomitmen memerangi kejahatan pertanahan atau yang dikenal dengan mafia tanah.

“Kementerian memiliki komitmen yang besar bagaimana menghilangkan praktik-praktik mafia tanah. Banyak persoalan tanah selama ini karena permainan dari mafia. Karena itu instruksi Presiden, aparat penegak hukum bersama BPN dan semua pihak itu sama-sama memerangi mafia tanah,” jelasnya.

Kemudian kata Anwar, adalah peningkatan layanan kepada masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat tanah.

“Harapan kami untuk masyarakat agar mendaftarkan asetnya, dan kepada insan BPN kami sangat mengharapkan lebih profesional lagi dalam bekerja, meningkatkan etos kerja dan disiplin supaya masyarakat merasakan BPN itu melayani bukan dilayani,” tutupnya. (Adv)