Sinjai.Info, Sinjai Utara, — Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Kominfo dan Persandian, menyampaikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sinjai tahun ini akan mendapatkan beberapa bantuan sosial, diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 7.690 kepala keluarga. Sebelumnya sudah ada yang
mendapatkan BPNT sebanyak 10.900 kepala keluarga.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Irwan Suaib menegaskan jumlah tersebut di luar dari penerima bantuan PKH sebanyak 8.600 kepala keluarga, penerima BLT dari pusat 6.677 kepala keluarga, ditambah bantuan Pemda kurang lebih 5.000 dan bantuan pemerintah desa sebanyak 12.370 kepala keluarga.
Dengan begitu, Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) kata Irwan, meyakini bahwa semua warga miskin yang ada di Bumi Panrita Kitta– julukan daerah tersebut akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Hanya saja bantuan stimulus ekonomi di tengah pandemi virus corona (covid-19) tidak bersamaan disalurkan, sebab ungkap Irwan sumber bantuan tersebut bukan hanya dari pemerintah Kabupaten Sinjai, tetapi juga dari pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah desa.
“Insha Allah masyarakat yang akan mendapat bantuan bukan hanya warga miskin, tetapi pedagang dan UMKM yang terdampak akibat covid-19,” terang Irwan Suaib.
Menanggapi tudingan salah seorang penggiat sosial di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai terkait adanya warga miskin bernama Raju (71) warga Desa Saotengngah, Kecamatan Sinjai Tengah, yang tidak masuk sebagai daftar penerima bantuan sosial (bansos), alumni STPDN ini membantahnya.
Raju yang disebut penggiat sosial tersebut ternyata telah tersentuh bantuan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, bahkan sejak tahun 2019.
“Raju telah menerima bantuan lansia sebesar 2,4 juta dengan dua kali pembayaran. Tahun ini Raju akan kembali mendapatkan bantuan pangan non tunai perluasan berupa bantuan pangan senilai 200 ribu per bulan selama sembilan bulan,” beber Irwan Suaib, Senin (27/04/2020).
Seharusnya, pungkas Irwan, sebelum mengeluarkan statement ke publik, pegiat sosial atau siapa saja harus memiliki data yang akurat supaya tidak menjadi bias di publik, dan menimbulkan kegaduhan. (adv)
