DPC SEMMI Bahas Kemiskinan di Tengah Pandemi Covid

Ketua Umum DPC SEMMI Kabupaten Sinjai, Yusri memberikan sambutan pada Dialog Akhir Tahun yang bertema 'Apa Kabar Kemiskinan di Tengah Covid-19 Kabupaten Sinjai', Minggu (20/12) malam. (foto: Ilham)
Ketua Umum DPC SEMMI Kabupaten Sinjai, Yusri memberikan sambutan pada Dialog Akhir Tahun yang bertema ‘Apa Kabar Kemiskinan di Tengah Covid-19 Kabupaten Sinjai’, Minggu (20/12) malam. (foto: Ilham)

Sinjai.Info, Sinjai Utara,– Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang (DCP) Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kabupaten Sinjai, Yusri mengapresiasi upaya Pemkab Sinjai menurunkan angka kemiskinan hingga 9,0 persen pada 2020. Tahun sebelumnya, angka kemiskinan berada pada posisi 9,14 persen.

Namun menurut Yusri, angka-angka tersebut mesti dibuktikan lagi dengan fakta lapangan, mengenai kebenaran dari hasil survei yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan tersebut. Pernyataan ini dikatakan Yusri, saat memberikan sambutan pada Dialog Akhir Tahun yang dilaksanakan DPC SEMMI Kabupaten Sinjai, Minggu (20/12/2020) malam.

“Dari dialog ini kita harapkan ada gambaran dan penjelasan mengenai angka-angka kemiskinan, dan upaya apa yang dilakukan Pemkab Sinjai sehingga angka kemiskinan itu turun pada 2020,” terang Yusri di Rumah Baca Lampu Badai, yang menjadi lokasi pelaksanaan dialog.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Sinjai sekaligus Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kabupaten Sinjai, Hj. A. Kartini Ottong. Menurut Kartini, angka kemiskinan yang dirilis BPS Sulsel adalah hasil survei sebelum terjadi Pandemi Covid-19. Angka kemiskinan ungkapnya, bisa saja bertambah karena pandemi wabah.

“Namun bisa juga tetap dengan angka yang sama, karena banyaknya bantuan atau stimulan dari pemerintah selama pandemi dan masa Pemulihan Ekonomi Nasional,” Beber Wakil Bupati Sinjai. Upaya lain untuk mengentaskan kemiskinan tambahnya, sudah ada pada visi dan misi Pemkab Sinjai yang sementara ini berlangsung.

“Misalnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memudahkan akses penjualan hasil pertanian, membantu dan memfasilitasi lahirnya wirausaha baru, hingga kebijakan pengentasan kemiskinan di pedesaan,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Sinjai ini.

Kebijakan pemerintah dan lembaga lain untuk pengentasan kemiskinan tidak boleh insidentil atau hanya pada momentum tertentu. Namun perlu tindakan yang terukur dengan berbasis pada data atau data base. Hal ini dikatakan peneliti KOPEL Indonesia, Musaddaq yang turut hadir pada dialog ini.

“Jika pemerintah memang serius mengentaskan kemiskinan, maka semestinya semua upaya dan program yang dilakukan lebih terukur dengan berbasis pada data yang up to date,” jelasnya. Ia memuji SEMMI Sinjai menggagas dialog ini karena kemiskinan memang menjadi isu utama, khususnya di pedesaan sebagai salah satu bagian mata dari rantai kemiskinan.

Dialog yang berlangsung hingga jam sebelas malam ini turut dihadiri narasumber lain, yakni Kepala Seksi Statistik BPS Sinjai Hamka Makmur, Kades Saotanre A. Sulaeman, Pemred Sinjai Info Zainal Abidin Ridwan, serta Koordinator KOPEL Makassar Ahmad Tang.

(Tamsil/ZAR)