Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pada belanja langsung setiap tahunnya terus meningkat, dimulai tahun 2013 hingga Tahun 2016. Namun di Tahun 2017 mengalami penurunan mencapai Rp81,2 Miliyar. Belanja langsung merupakan belanja yang dipergunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang berpengaruh langsung kepada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah, untuk itu diperlukan penjelasan lebih detail mengapa Belanja Langsung realisasinya rendah?.
Karena rendahnya realisasi belanja langsung menunjukan kualitas perencanaan yang buruk dan atau oleh karena menurunnya kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, akibatnya masalah- masalah pembangunan yang seharusnya dapat terselesaikan tahun 2017 menjadi tertunda penyelesaiannya.
Dari kelompok belanja langsung ada beberapa komponen didalamnya yaitu belanja pegawai, belanja Barang dan jasa serta belanja Modal. Pada kelompok belanja langsung realisasi yang rendah justru pada jenis belanja modal, Indikasinya nampak pada belanja modal yang rendah di tahun 2017 hanya mencapai Rp219,4 miliyar lebih atau 45% jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa yang mencapai Rp231,3 mliyar atau 48% . Rendahnya belanja modal tersebut tentu sangat disayangkan ditengah-tengah mendesaknya pemerataan pembangunan infrastruktur di pedesaan, dan layanan dasar publik di masyarakat. 
Kopel menyarankan agar Pemda dan DPRD Kab. Sinjai merubah kebijakan belanja daerah dengan memotong belanja yang kurang produktif, untuk kemudian direalokasikan ke belanja modal berupa infrastuktur publik, khususnya pada layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur di desa sehingga dapat memperlancar arus pergerakan ekonomi, sehingga dapat membuka akses bagi masyarakat dalam menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. Tanpa perubahan kebijakan belanja daerah maka dikhawatirkan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai akan jauh tertinggal dengan Kabupaten tetangganya. (Ahmad Tang/ZAR)
