Sinjai.Info, Sinjai Utara, — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mandatory pelaksanaan proses tahapan Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades. Namun di Kabupaten Sinjai, langkah BPD pada enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, diadang oleh isu kebijakan penundaan Pilkades.
Paparan ini disampaikan Ketua BPD Desa Saukang, Kecamatan Sinjai Timur, Muh. Ridwan saat menjadi narasumber pada dialog Pilkades yang diadakan DPC SEMMI Kabupaten Sinjai, Sabtu (5/6/2021) malam di Kafe Lampu Badai, Kecamatan Sinjai Utara.
“Kami dari BPD tentu mempertanyakan kebenaran dan kejelasan isu tersebut, sebab sampai saat ini kami belum menerima sehelai kertas yang merupakan alas hukum kebijakan penundaan Pilkades,” ungkap Ridwan, yang juga mantan anggota DPRD Sinjai.
Muh. Ridwan menambahkan, persoalan Pilkades ditunda atau tidak, bukanlah masalah bagi pihaknya di BPD. “Tetapi mestinya dilakukan secara prosedural sesuai amanat konstitusi, bukan dengan kesewenang-wenangan,” sarannya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sinjai yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Abdul Halik, menjelaskan bahwa kondisi yang terjadi saat ini bukanlah penundaan Pilkades, namun hanya terjadi pergeseran jadwal tahapan.
“Penyusunan Peraturan Bupati Sinjai tentang pelaksanaan Pilkades juga telah rampung,” terangnya.
Dialog bertema “Polemik Pilkades 2021 di Kabupaten Sinjai” turut dihadiri beberapa Ketua BPD. Beberapa diantaranya juga bertanya seputar isu penundaan Pilkades. Bahkan Muhammad Nasir, Ketua BPD Lamatti Riaja meminta agar informasi penundaan atau pergeseran tahapan Pilkades disampaikan kepada semua BPD melalui surat edaran yang dibuat Dinas PMD.
“Agar kita selaku BPD di Desa mampu juga menjelaskan ke masyarakat terkait alasan-alasan penundaan Pilkades,” terangnya di akhir acara. Dialog ini ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para narasumber oleh Ketua DPC SEMMI, Yusri.
(agusman)
