Sinjai Utara, Sinjai.Info,- Bupati Sinjai, H. Sabirin Yahya akhirnya menerima seluruh mahasiswa yang tergabung di HIPPMAS untuk berdialog dengan dirinya, terkait pelantikan pejabat yang berstatus tersangka sebagaimana aspirasi yang disuarakan HIPPMAS. Mahasiswa diterima di ruang pola kantor Bupati Sinjai.
Turut mendampingi bupati antara lain, Asisten Tata Praja Setdakab, A. Halilintar, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakab Sinjai, Haerani Dahlan. Hadir pula Kapolres Sinjai, AKBP. Agus Dwi Hermawan. Dalam tuntutannya di depan Bupati Sinjai, juru bicara HIPPMAS, Muhammad Wahyu dan Ikhsan Patoppoi mendesak bupati menggunakan hak prerogatifnya untuk menonaktifkan pejabat yang berstatus tersangka.
“Bahkan pak sekda, H. Taiyeb A. Mappasere sudah berstatus terdakwa karena sudah mengikuti proses persidangan, sehingga kami meminta pak bupati mengusulkan penonaktifannya. Begitu pula pejabat lainnya yang berstatus tersangka,” Jelas Ikhsan Patoppoi.
“Kalau saya nanda, tetap mengacu pada aturan yang ada. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kalau PNS menjadi tersangka dan ditahan, maka status PNSnya diberhentikan sementara. Tapi mereka kan tidak ditahan jadi saya tidak punya dasar untuk memberhentikan sementara,” urai Bupati Sinjai.
Asisten Tata Praja, A. Halilintar juga menambahkan penjelasan bupati terkait status Sekretaris Daerah. Menurutnya, Pemda Sinjai sudah dua kali bersurat ke Gubernur Sulawesi Selatan mempertanyakan status sekda. “Namun hingga saat ini belum ada balasan atas surat kami yang sifatnya koordinasi tersebut,” jelas A. Halilintar.
Dialog antar Bupati Sinjai dengan mahasiswa ini berlangsung alot. Bupati tetap berpegang pada regulasi yang ada, sementara mahasiswa meminta bupati menggunakan hak prerogatifnya. Dialog ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. (ZAR)
Ketua HIPPMAS, Muhammad Wahyu saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Bupati Sinjai
