Peserta diskusi BPJS Kesehatan di Warkop Karampuang Sinjai (foto: doc humas)
Sinjai.Info, Sinjai Utara,– Penjabat Bupati Sinjai, H. Jufri Rahman menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan oleh aktivis LSM, Pers dan organisasi kepemudaan yang tergabung di Aliansi Komunitas Lembaga Aktivis Masyarakat Sinjai (aklamasi). Diskusi bertempat di Warkop Karampuang, Jalan Tondong, Kecamatan Sinjai Utara, Senin (27/08/2018) malam.
Salah satu poin penting yang dibahas pada diskusi ini adalah sumber dana untuk membayar utang Pemkab Sinjai kepada pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp 13 miliar lebih. Utang tersebut dalam penjelasan Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai, Akbar yang dibenarkan Kepala BPKAD Sinjai Hj. Ratnawati, akan dibayarkan setelah pengesahan APBD Perubahan tahun 2018.
“Kalau sumber dana untuk membayar utang tersebut salah satunya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa. Akan dibayarkan setelah APBD Perubahan disahkan,” janji Sekda Sinjai disela-sela diskusi publik yang juga dihadiri pimpinan OPD lingkup Pemkab Sinjai.
Sementara itu Penjabat Bupati Sinjai mengatakan BPJS Kesehatan ternyata persoalan yang begitu rumit dan butuh penanganan serius serta fokus. “Setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPJS Sinjai, Kepala Dinas Sosial, serta peserta diskusi lainnya maka saya berkesimpulan masalahnya ada di akurasi data. Sehingga perlu mengembalikan persoalan pada proporsinya dan mencari solusinya agar masyarakat tidak dirugikan dan APBD tidak tergerus,” kata Jufri Rahman.
Ia mengusulkan untuk segera dibentuk tim kecil yang tugasnya melakukan Validasi Data kepesertaan BPJS sebelum membayarkan utang Pemkab kepada BPJS. “Saya harapkan Kadis Sosial dan BPJS Sinjai bertemu untuk memperbaiki data-data yang dimaksud,” pesan Jufri Rahman.
Persoalan validasi data juga ditekankan oleh Ketua DPRD Sinjai, Abdul Haris Umar dan tokoh masyarakat Sinjai, H. Taiyeb A. Mappasere. Keduanya bahkan meminta agar Pemkab Sinjai jangan dulu membayarkan utang ke BPJS sebelum data yang ada di BPJS diperjelas dan divalidasi. “Ini agar uang Pemda tidak terbuang percuma hanya karena data yang salah, serta masyarakat juga bisa terlayani dengan baik,” pinta H. Taiyeb A. Mappasere.
Hadir dalam diskusi ini antara lain Kapolres Sinjai AKBP Ardiansyah, Kepala BPJS Cabang Sinjai Abdul Jabbar, Asisten Bidang Perekonomian Hj. Nikmat B.Situru, Plt Asisten III Lukman Dahlan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Budiaman, serta undangan lainnya. (ich)
BACA ARTIKEL LAINNYA
