Sinjai Utara, sinjai.info,- Sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai masih dianggap lemah, sehingga hal tersebut menyebabkan sulitnya pemerintah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Sinjai, Abd. Haris Umar, saat menyampaikan pengantar pada rapat paripurna laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014. Rapat bertempat di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa (30/6/2015) siang.
Dalam pengantarnya yang lain, Ketua DPRD Sinjai, juga meminta agar pemerintah daerah menindaklanjuti hasil temuan BPK. Rapat paripurna ini dihadiri Bupati Sinjai, H. Sabirin Yahya, Wakil Bupati, H. A. Fajar Yanwar, serta unsur pimpinan daerah. (Mg)
