Sinjai.Info, Sinjai Utara,– Sebanyak 5 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai mengalami kekosongan pejabat defenitif. Untuk kelancaran tugas administrasi, jabatan tersebut hanya diisi pelaksana tugas atau Plt.
Kelima perangkat daerah tersebut adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perindag ESDM, Sekretaris DPRD, serta satu orang Staf Ahli Bupati.
BKAD terakhir kali dipimpin Hj. Ratnawati Arif yang kemudian terpilih sebagai Bupati Sinjai. Setelahnya BKAD dijabat oleh Plt. Sudah setahun BKAD tidak memiliki pimpinan defenitif.
Kemudian BPBD terakhir dijabat Budiaman yang pensiun pada Desember 2025. Kepala Dinas Perindag ESDM terakhir dijabat oleh Muh. Saleh, dan Sekretaris DPRD Lukman Fattah.
Beberapa jabatan eselon 3 juga kosong. Satu diantaranya adalah Sekretaris Dinas Perhubungan. Jabatan ini pun sudah lama kosong dan belum diisi. Kemudian di Inspektorat Daerah ada 2 jabatan kosong, yakni Inspektur Pembantu (irban) 1 dan Irban 2.
“Pelaksana tugas di BPBD dijabat oleh pak Sekda. Sementara di Dinas Perindag saat ini Pltnya adalah pak Andi Mandasini,” tulis Kepala BKPSDMA, Lukman Mannan, kepada Sinjai Info, Rabu (7/1/2026) siang.
Uji Kompetensi
Dalam rangka menilai capaian kinerja sekaligus memastikan kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang diemban, Pemerintah Kabupaten Sinjai beberapa waktu lalu telah melaksanakan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP). Uji kompetensi dilaksanakan pada 18 Oktober 2025.
Pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi ini mengacu pada rekomendasi dan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat tertanggal 29 September 2025.
Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, saat itu menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menilai sejauh mana kinerja dan kemampuan kepemimpinan para pejabat dalam memimpin organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
Sebanyak 32 pejabat mengikuti kegiatan ini, termasuk seluruh kepala OPD dan staf ahli. Evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari proses penataan birokrasi ke depan yang akan dilakukan oleh Bupati Sinjai.
Bahkan menurutnya, hal ini bukan hanya soal penilaian kinerja, tapi juga bentuk komitmen Pemkab Sinjai untuk menyiapkan birokrasi yang lebih profesional dan adaptif terhadap tantangan baru.
Untuk menjaga objektivitas, Pemkab Sinjai melibatkan tim penguji dari berbagai lembaga, antara lain Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan (Pusjar SKMP) LAN RI Makassar Dr. Muhammad Aswad, Kepala Inspektorat Sulsel Marwan Mansyur, serta akademisi Universitas Hasanuddin, Dr. Andi Lukman Irwan.
Dari internal Pemkab Sinjai, turut menjadi penguji Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, dan Sekwan DPRD Sinjai Lukman Fatah.
Uji kompetensi dan evaluasi kinerja yang bersifat wajib ini diikuti oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama. Hasilnya akan menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan mutasi, promosi, atau rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Sinjai.
Hanya saja jelang setahun kepemimpinan Ratnawati-Mahyanto (RAMAH) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sinjai belum ada tanda-tanda akan dilakukan mutasi atau rotasi jabatan. Sementara tuntutan pelayanan publik yang efektif terus meningkat. Sebagai catatan, pasangan RAMAH dilantik pada 20 Februari 2025. (ZAR)
