Sinjai Utara, Sinjai.info,- DPRD Kab. Sinjai yang dipimpin Ketuanya, Abd. Haris Umar bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang diwakili Sekretaris Daerah, H. Taiyeb A. Mappasere pekan lalu telah melakukan konsultasi ke sejumlah kementerian di Jakarta, terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Kementerian yang didatangi tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. “Di Kementerian Dalam Negeri kami tanyakan seputar regulasi BPJS, di Kemenkes terkait pelayanan BPJS Kesehatan, serta di Kemensos masalah indikator kemiskinan.” Ungkap Ketua DPRD Sinjai, Abd. Haris Umar, kepada Sinjai info, Selasa (15/3/2016) di ruang kerjanya.
“Kami juga sampaikan aspirasi masyarakat Sinjai yang sebagian besar mempersoalkan pelayanan dan penolakan terhadap BPJS kesehatan, namun hasilnya saya tidak bisa sampaikan. Tunggulah akan dikabarkan selanjutnya oleh pak sekda melalui jumpa pers.” Beber Ketua DPRD Sinjai.
Penerapan BPJS saat ini terus menuai sorotan dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan tekanan terhadap BPJS semakin kuat ketika pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo, menyepakati kenaikan tarif BPJS Kesehatan. (ZAR)
