Sinjai Utara, sinjai.info,- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai meminta kepada Bupati Sinjai untuk serius memperhatikan penataan asset tetap karena selama ini masalah asset selalu menjadi temuan BPK sehingga opini terhadap LKPD Kabupaten Sinjai selalu berlangganan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KOPEL Sinjai terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 khususnya pada penyajian, Penatausahaan, dan pengamanan asset tetap terdapat saldo sebesar Rp.2.062 triliun dari nilai tersebut sebesar Rp.956 milyar belum dapat diyakini kewajarannya.
Besarnya nilai asset yang tidak dapat dinilai kewajarannya menurut Abdul Rahman, Ketua Divisi Advokasi Keuangan Publik KOPEL Sinjai melalui rilisnya, Rabu (22/7/2015), dikatakan sebagai bentuk ketidakpedulian dan pembiaran Pemerintah Daerah terhadap asset-aset daerah, bahkan menurut Abdul Rahman banyak asset daerah yang hilang dan dikuasai oleh mantan pejabat didaerah ini. Olehnya itu lanjutnya, Pemerintah Daerah sudah seharusnya lebih serius menjalankan sistem penataan asset. (ZAR)
