Sinjai.Info, Jakarta, — Bupati Sinjai, Andi Seto Gadhista Asapa, mengikuti Rapat Koordinasi Perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2020-2024 dan Pengadaan ASN Tahun 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (30/07/2019).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin dalam arahannya saat membuka rakor menyampaikan bahwa aparatur merupakan aset utama bagi sebuah organisasi, baik mikro maupun makro, baik di Indonesia hingga ke dunia.
“Untuk itu melalui rakor ini kita akan membuat formulasi aparatur yang tepat sesuai kebutuhan. Kedepannya pemerintah daerah diharapkan fokus dalam merekrut aparatur pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis dengan skill tertentu,” tegasnya.
Menanggapi arahan Menpan RB, Bupati Sinjai mengatakan bahwa pemerintah daerah akan lebih mengutamakan penerimaan tenaga dengan skill teknis khusus pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Saat ini pemerintah daerah sangat membutuhkan tenaga kesehatan, pendidikan, dan beberapa skill teknis tertentu dibandingkan tenaga administrasi umum. Contohnya di bidang kesehatan seperti dokter ahli, perawat, bidan serta tenaga pendidikan yaitu guru, dan beberapa skill tertentu sesuai analisa jabatan yang telah dilakukan. Saya harap hal ini bisa menjadi acuan pada penerimaan CPNS dan PPPK yang akan dilaksanakan Oktober mendatang.” ungkap Bupati.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur (BKPSDMA) Kabupaten Sinjai, Haerani Dahlan, menjelaskan bahwa rakor ini akan dilanjutkan dengan rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Kepala BKPSDMA dan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melihat perencanaan perekrutan guru Tahun 2020-2024.
“Di Sinjai, sesuai dengan kewenangan kabupaten, maka kebutuhan guru untuk SD adalah 538 orang sedangkan guru SMP sebanyak 387 orang.Dan kami di BKPSDMA akan terus melakukan pembaharuan data kebutuhan guru ini setiap tahun” jelas Haerani.
Hadir dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Aria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia. (adv)
