Sinjai.Info, Sinjai Barat,– Berbeda dengan pemerintah desa yang memiliki anggaran sendiri, pemerintah kelurahan justru hanya berharap pembagian anggaran dari Pemerintah Kecamatan. Termasuk anggaran penanganan Covid-19.
Seperti yang terjadi di Kelurahan Balakia, Kecamatan Sinjai Barat. Pihak kelurahan mengaku kesulitan penyediaan APD dan kelengkapan protokol kesehatan, sebab kelurahan tidak memiliki anggaran sebagaimana yang ada di Desa.
“Menurut pak lurah Balakia, anggaran Kelurahan Balakia yang menjadi bagian dari DPA Camat Sinjai Barat itu tidak memiliki dana tak terduga atau dana cadangan yang bisa direvisi dalam hal penanganan covid-19. Sehingga untuk menyediakan alat sangat sulit,” beber anggota DPRD Sinjai, Fachriandi Matoa saat melakukan kunjungan ke daerah tersebut untuk menyerap aspirasi, Rabu (08/04/2020).
Olehnya itu, Anggota DPRD Sinjai dari Fraksi Gerindra ini berharap kepada pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan untuk memperhatikan kondisi dalam hal menyiapkan dana penanganan covid-19.
“Disamping itu tidak dipungkiri saat ini Pemerintah Desa begitupun Pemerintah Kelurahan sudah melakukan segala upaya dalam hal penanganan penyegahan penyebaran covid-19, termasuk mengecek ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat jika terjadi hal-hal yang akan diputuskan kemudian,” jelasnya.
Selain di Kelurahan Balakia, Fachriandi juga menyerap aspirasi di Desa Arabika, dan Desa Bontolempangan.
(adv)
