Anggota KPU Pangkep, Rohani saat mewawancarai calon PPK/PPS beberapa waktu lalu. Protokol kesehatan akan tetap diterapkan pada tahapan Pilkada serentak. Pilkada akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. (Foto: doc pribadi)
Sinjai.Info, Pangkep,– Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI pada Rabu 27 Mei 2020 menetapkan jadwal Pilkada serentak pada beberapa daerah di Indonesia dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan perubahan Rancangan Peraturan KPU RI tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota/dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Pada rancangan tersebut, tahapan lanjutan dimulai pada 15 Juni 2020, dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan, berkordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsi-prinsip demokrasi.
KPU Pangkep Menunggu Edaran Resmi
Terkait jadwal Pilkada 2020, sebagaimana hasil RDP Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep hingga saat ini masih tetap menunggu perintah resmi KPU RI melalui Surat Edaran (SE), yang biasanya SE tersebut membuka tahapan kembali setelah sebelumnya tertunda.
Hal ini dijelaskan Anggota KPU Pangkep, Rohani, kepada Sinjai Info, Kamis (28/05/2020) pagi. “Kami masih menunggu Surat Edaran dari KPU RI setelah pelaksanaan RDP di DPR RI,” katanya melalui pesan WA.
Kendati belum ada SE resmi, Rohani mengaku pihaknya telah melakukan persiapan untuk segala kemungkinan atas putusan KPU RI.
“Pertama, kami rutin menggelar rapat koordinasi secara daring dengan KPU Provinsi membahas sejumlah persiapan menyambut tahapan lanjutan Pilkada ini. Termasuk rapat internal dengan komisioner dan sekretariat KPU Pangkep membahas persiapan,” ungkapnya.
Persiapan yang ia maksud misalnya mengaktifkan kembali SDM di tingkat ad hoc seperti PPK dan PPS, juga tenaga pendukung yang sempat di non-aktifkan pasca ditundanya sejumlah tahapan Pilkada.
“Kedua, kami juga sedang mencoba menyusun ulang sisa anggaran yang kami miliki, untuk perencanaan alokasi kegiatan yang sesuai dengan standar protokoler kesehatan. Kalau ditanya apakah sisa anggaran ini mencukupi atau tidak, ini masih kami dalami dan menunggu petunjuk nantinya untuk alokasi penggunaannya,” jelas perempuan yang hobi memelihara kucing ini.
Salah satu tahapan yang paling krusial, tambahnya, adalah Pemutakhiran Data Pemilih. KPU Pangkep, jelasnya akan bersiap merekrut PPDP yang akan bertugas melakukan coklit. Bahan untuk coklit ini juga sudah dipersiapkan secara bertahap, termasuk mengujicoba aplikasi e-coklit.
Nany, sapaan akrab Rohani, mengaku sudah tiga bulan bekerja dari rumah sejak pandemi wabah. Menjelang Pilkada Pangkep, protokol kesehatan akan tetap diterapkan jika harus ke kantor.
(ZAR)
BACA ARTIKEL LAINNYA
